 |
| Gambar Ilustrasi : Freepik |
Jogjaterkini.id - Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai berdampak pada sektor konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) DIY mengungkapkan bahwa ribuan pekerja lapangan berpotensi kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tersebut.
Ketua Gapensi DIY, Zuharsono Azhari, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini semakin memperburuk kondisi pelaku usaha konstruksi yang sebelumnya sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, refokusing anggaran skala besar di bidang infrastruktur saat pandemi menjadi pengalaman pahit bagi para pengusaha konstruksi, yang kini harus kembali menghadapi tantangan serupa.
"Ketika Covid-19 itu sebenarnya jumlahnya sudah menurun karena terdampak, tidak ada pekerjaan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Tentu kami berusaha memotivasi anggota agar terus bangkit mencari peluang lain di luar pemerintahan," ujarnya dikutip dari Harian Jogja.
Banyak Proyek Dibatalkan, Pelaku Usaha Beralih Profesi
Efisiensi anggaran yang berjalan sejak awal 2025 menyebabkan sejumlah proyek terpaksa dibatalkan. Zuharsono mengungkapkan bahwa hingga hampir memasuki bulan ketiga tahun ini, banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan pekerjaan baru. Beberapa pekerjaan yang masih berjalan merupakan proyek multiyears yang sudah dikontrak sebelumnya.
"Ada yang membuka warung makan, buka toko, kalau sudah punya fasilitas, mereka mengelola kos-kosan. Prinsipnya tidak mengandalkan pemerintah," katanya.
Zuharsono menegaskan bahwa kondisi ini berdampak langsung terhadap ribuan pekerja lapangan yang menggantungkan hidup dari proyek konstruksi. Ia mencontohkan bahwa dalam setiap proyek yang dikerjakannya, sedikitnya 200 pekerja lapangan terlibat. Kini, seluruhnya terhenti akibat tidak adanya proyek baru.
"Kalau dihitung bisa ribuan pekerja lapangan terdampak. Di saya saja sekitar 200-an orang lapangan yang saat ini tidak bekerja, belum termasuk yang di kantor. Padahal, jumlah di DIY ada sekitar 300-an pelaku usaha konstruksi," ungkapnya.
Pemkot Jogja Pastikan Proyek Tetap Berjalan
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, yang turut hadir dalam Muscab Gapensi Kota Jogja, mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap sektor konstruksi. Namun, ia memastikan bahwa proyek pembangunan fisik dari Pemkot Jogja masih tetap berjalan tahun ini, meskipun dengan skala prioritas.
"Tetap ada [pembangunan fisik], tetapi mengedepankan skala prioritas. Jadi kita tetap semangat. Pak Hasto [Wali Kota Jogja] dan saya akan lebih mendekatkan ke semua asosiasi untuk sinergi," ujarnya.
Dengan situasi yang ada, para pelaku usaha konstruksi di DIY dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari peluang di luar proyek-proyek pemerintah. Gapensi DIY pun berupaya mendorong anggotanya agar tetap optimistis dan mencari alternatif lain agar sektor konstruksi tetap bertahan di tengah tantangan efisiensi anggaran ini.