 |
| Gambar : Tribun Jogja |
Jogjaterkini.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akhirnya mengambil langkah tegas terkait polemik proyek pembangunan tahap awal Agrowisata Bukit Dermo di Nawungan, Selopamioro, Imogiri. Pemkab memutus kontrak dengan rekanan pelaksana proyek, CV Cipto Wening, karena ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp5,7 miliar tersebut.
“Sudah kami putus kontrak sejak awal Desember 2024. Dan, mereka harus membayar penalti senilai Rp1,05 miliar kepada kami,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budiraharja, dikutip dari Harian Jogja pada Jumat (10/1/2025).
Proyek Terbengkalai, Pemerintah Cari Solusi
Agus mengakui bahwa kondisi lahan Agrowisata Bukit Dermo saat ini terbengkalai akibat putusnya kontrak dengan CV Cipto Wening. Pemkab Bantul telah memberikan peringatan bertahap sebelum akhirnya mengambil langkah pemutusan kontrak. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit atas proyek tersebut dan merekomendasikan agar CV Cipto Wening mengembalikan kekurangan pekerjaan senilai Rp1,05 miliar.
“Sudah ada LHP [Laporan Hasil Pemeriksaan] dari BPK yang merekomendasikan pengembalian dana tersebut. Saat ini, proses pengembalian sedang berjalan sesuai dengan rekomendasi BPK,” tambah Agus.
Pemkab juga telah meminta Inspektorat Kabupaten Bantul untuk melakukan peninjauan ulang terkait proyek ini. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul berencana membentuk panitia khusus (pansus) guna menindaklanjuti temuan LHP BPK serta mengawal kelanjutan proyek.
Dua Opsi Penyelesaian Proyek
Agus menyebutkan bahwa Pemkab tengah menganalisis langkah berikutnya untuk menyelesaikan pembangunan tahap awal Agrowisata Bukit Dermo. Ia mengungkapkan dua opsi yang sedang dipertimbangkan.
“Opsi pertama, di APBD 2025 Perubahan bisa dianggarkan untuk menyelesaikan pembangunan. Opsi kedua, tidak perlu menunggu APBD, kami bisa mengundang investor untuk kerja sama operasional [KSO]. Beberapa investor seperti Kidsfun, HeHa, dan The Rich Hotel sebelumnya sempat menunjukkan minat untuk bergabung,” jelasnya.
DPRD Bantul Tunggu Langkah Pemkab
Sekretaris Komisi B DPRD Bantul, Dodi Purnomo Jati, menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu hasil koordinasi dengan Pemkab untuk menentukan langkah terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami tunggu koordinasi dengan Pemkab nanti. Apakah harus dianggarkan dana tambahan di APBD 2025 Perubahan atau justru menarik investor untuk membantu menyelesaikan proyek ini,” kata Dodi.
Sejarah Masalah Proyek
Sinyal adanya permasalahan dalam proyek Agrowisata Bukit Dermo sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal November 2024. Saat itu, Agus Budiraharja bersama Dinas Pariwisata dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar rapat evaluasi. Meski optimis proyek bisa selesai sesuai spesifikasi pada akhir Desember 2024, kenyataannya banyak pekerjaan yang belum terealisasi.
Dari hasil evaluasi, Agus menyebut bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan di workshop, sementara pembangunan fisik di lokasi terus berjalan meskipun mengalami kendala. Namun, kendala tersebut telah diupayakan solusinya melalui koordinasi dan akselerasi pekerjaan.
Proyek Agrowisata Bukit Dermo mencakup pembangunan berbagai fasilitas seperti gardu pandang, viewing deck, amphitheater, outdoor gym, foodcourt, serta sarana dan prasarana penunjang wisata lainnya. Dengan kondisi proyek yang saat ini belum selesai, Pemkab berharap segera menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan pembangunan demi mendukung pengembangan pariwisata di Bantul.