 |
| Gambar : Gesuri.id |
Jogjaterkini.id - Pemkot Yogyakarta kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 15 kali berturut-turut. Meski membanggakan, pencapaian ini mendapat sorotan tajam dari salah satu calon Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang mempertanyakan ironi di balik prestasi tersebut.
Dalam sesi terakhir debat publik ketiga Pilkada Kota Yogyakarta 2024, Hasto mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya kasus korupsi di tubuh pemerintahan kota, meski telah menyandang predikat WTP. Ia menggarisbawahi bahwa indikator administrasi keuangan yang baik tidak selalu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari penyimpangan.
Predikat WTP dan Kasus Korupsi
Sebagai informasi, predikat WTP diberikan oleh BPK kepada instansi pemerintah yang dinilai mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah, bebas dari salah saji material, serta efektif dalam pengelolaan anggaran. Namun, Hasto menilai predikat ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas integritas pemerintahan.
Hasto mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Yogyakarta dan sejumlah aparatur sipil negara sempat mengemuka. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa WTP bukanlah jaminan absennya praktik korupsi.
“Ada pernyataan, pemerintah sudah bersih, sistemnya bagus, dan WTP. Tapi korupsi masih ditemukan,” ujar Hasto dengan nada penuh keprihatinan dikutip dari Tribun Jogja.
Sindiran Tajam untuk Pelaku Korupsi
Dalam pernyataannya, Hasto menyindir secara satire para pelaku korupsi yang ia anggap “pintar” karena mampu menyiasati sistem sehingga tetap bisa meraih predikat WTP. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan betapa canggihnya metode yang digunakan para pelaku untuk menyamarkan tindak penyimpangan.
"Kesimpulan saya, yang korupsi pintar sekali. Bisa korupsi sambil WTP. Itu luar biasa," kata Hasto.
Membangun Tata Kelola yang Lebih Transparan
Hasto menegaskan bahwa predikat WTP seharusnya tidak hanya menjadi simbol administratif, melainkan juga mencerminkan integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Ia mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sistem yang mampu mencegah praktik korupsi.
Dalam konteks Pilkada Yogyakarta 2024, pernyataan Hasto dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak hanya melihat capaian administratif seperti WTP, tetapi juga menilai kualitas integritas dan komitmen calon pemimpin dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Catatan untuk Masa Depan
Kasus ini mengingatkan bahwa meski predikat WTP merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, hal tersebut bukanlah tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan. Integritas, transparansi, dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah agar kepercayaan publik dapat terjaga.
Sebagai calon Wali Kota Yogyakarta, Hasto menutup dengan pesan bahwa perubahan nyata membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. WTP seharusnya menjadi awal, bukan akhir dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih dan terpercaya.
