 |
| Gambar : Poskota |
Sleman, Jogjaterkini.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah merampungkan penataan Kawasan Mrican, Sleman, setelah proses yang dimulai sejak April hingga Desember 2023. Proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp29,29 miliar dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tersebut.
Kepala BPPW DIY, Jonny Zainuri Echsan, mengungkapkan bahwa penataan kawasan ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. “Ini adalah kerja sama antara BPPW DIY dengan Pemkab Sleman, Pemprov DIY, dan Keraton Yogyakarta,” ujar Jonny dikutip dari Harian Jogja.
Salah satu aspek penting dari penataan ini adalah perubahan status lahan di Kawasan Mrican. Tanah Kas Desa (TKD) yang semula digunakan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) kini beralih status menjadi Sultan Ground (SG). "Kelurahan merelakan haknya dari TKD yang seharusnya bisa digunakan sebagai PAD desa menjadi SG yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," jelas Jonny.
Penataan ini meliputi area seluas 21,16 hektar yang awalnya merupakan pemukiman padat dengan gang-gang sempit di sepanjang tepi Sungai Gajahwong. Berkat proyek ini, kawasan tersebut kini mengalami perubahan signifikan, mulai dari infrastruktur yang lebih baik hingga lingkungan yang lebih layak huni. Kementerian PUPR membangun berbagai fasilitas pendukung seperti talud sungai, jalan inspeksi, drainase, jembatan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Tempat Pengolahan Sampah dengan Konsep 3R (TPS3R), hingga ruang terbuka publik dan fasilitas urban farming.
Rudi Eko Setiadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina Penataan Bangunan, menjelaskan bahwa dari total 21,16 hektar kawasan kumuh, 5 hektar di antaranya ditata menjadi kawasan yang layak huni. "Kawasan Mrican merupakan kawasan strategis yang menjadi titik pertemuan akademisi," ungkap Rudi. Ia menambahkan bahwa kawasan ini dikelilingi oleh beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan institusi keperawatan, sehingga aktivitas ekonomi di daerah ini cukup dinamis, terutama dengan adanya rumah kos dan warung makan.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman, Dona Saputra Ginting, mengapresiasi semangat masyarakat Mrican untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. "Kemauan masyarakat Mrican untuk memperbaiki hidup sangat kuat, dan hal tersebut yang mendorong Pemkab Sleman untuk membuat desain kawasan ini. Beruntung, upaya ini akhirnya diakomodasi oleh APBN," jelas Dona. Ia menambahkan bahwa perubahan status tanah dari TKD menjadi SG menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat terkait kepemilikan rumah mereka.
Penataan Kawasan Mrican ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan perubahan positif bagi masyarakat, terutama dalam hal penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.
