 |
| Gambar : Freepik |
Jogjaterkini.id - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tengah melanda Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak. Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol UGM, Hempri Suyatna, menilai bahwa situasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global hingga penurunan daya beli masyarakat, seluruhnya berkontribusi pada meningkatnya angka PHK, terutama di sektor industri padat karya.
Dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis (8/8/2024), Hempri menyatakan bahwa kondisi ekonomi global yang lesu, terutama di sektor ekspor seperti garmen dan tekstil, telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. "Daya beli masyarakat sekarang ini turun juga jadi soal," ungkap Hempri. Penurunan daya beli ini semakin diperparah dengan devaluasi rupiah yang menekan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.
Lebih lanjut, Hempri juga menyinggung transisi politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Menurutnya, banyak perusahaan yang memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan situasi politik sebelum mengambil langkah strategis ke depan. Namun sayangnya, banyak perusahaan yang memilih tindakan cepat dengan melakukan PHK, daripada mempertimbangkan alternatif lain yang lebih bijak. "Transisi politik banyak pengusaha banyak wait and see sehingga ini kira-kira seperti langkah ke depan yang mereka pikirkan," jelasnya.
Padahal, Hempri menekankan bahwa efisiensi perusahaan tidak selalu harus dilakukan melalui pengurangan jumlah pekerja. "Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan perusahaan dibandingkan harus mengorbankan sisi sumber daya manusia," lanjutnya. Alternatif lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan, menurut Hempri, adalah diversifikasi usaha dan inovasi dalam skema penjualan, yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan tanpa harus melakukan PHK.
Hempri juga menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang menurutnya perlu dievaluasi kembali. Ia mencurigai bahwa peraturan ini telah membuka pintu bagi produk impor yang berakibat pada melemahnya industri dalam negeri. "Peran impor untuk industri manufaktur itu kan terlalu terbuka sehingga menyebabkan industri di Indonesia mungkin juga terganggu," ujarnya. Hempri bahkan mengusulkan revisi terhadap peraturan tersebut untuk melindungi produk-produk lokal dari serbuan produk impor.
Selain itu, Hempri mendorong adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, seperti melalui stabilitas harga dan program bantuan sosial. "Misalnya dengan pemotongan harga produk dan sebagainya itu juga bisa mendorong daya beli," tandasnya.
Dalam menghadapi gelombang PHK ini, Hempri juga menekankan pentingnya kemampuan adaptif pekerja. Ia mengingatkan bahwa sering kali pekerja tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini karena merasa berada di zona nyaman. Namun, sikap adaptif ini sangat bergantung pada kapasitas yang dimiliki oleh pekerja. "Artinya kalau mereka punya kapasitas yang baik itu kan juga bisa terlibat di berbagai sektor-sektor yang lain," tambahnya.
Ke depan, Hempri mengusulkan adanya program padat karya yang melibatkan masyarakat serta penguatan sektor UMKM dan industri kreatif sebagai solusi jangka panjang. "Pengalaman selama ini sektor UMKM selalu mampu menjadi katup penyelamat perekonomian nasional," katanya.
Meskipun demikian, Hempri mengakui bahwa ia tidak bisa memprediksi sampai kapan gelombang PHK ini akan berlangsung. Namun, ia menegaskan bahwa situasi politik akan memainkan peran penting dalam menentukan arah perkembangan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. "Ketika nanti ada transisi politik itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi stabilitas politik dan ekonomi," tutup Hempri.
Sumber : Harian Jogja
