 |
| DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (Kompas) |
Jogjaterkini.id - Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berlangsung lebih dari sebulan, memaksa pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah darurat. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, atau yang akrab disapa Sultan Jogja, menyerukan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang mengalami kekeringan untuk segera mengajukan permintaan bantuan anggaran kepada Pemda DIY jika dana penanggulangan di tingkat lokal sudah tidak mencukupi.
Sultan menyatakan bahwa Pemda DIY siap membantu, namun ada prosedur administratif yang harus diikuti. "Kami bisa ikut membantu. Namun hakekatnya itu harus diminta, karena kami juga harus mempertanggungjawabkan pemeriksaan BPK," ungkap Sultan pada Senin (19/8/2024).
Pemda DIY saat ini tengah mempertimbangkan untuk menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga akhir Agustus. Sultan menegaskan bahwa meskipun Pemda DIY memiliki anggaran untuk penanggulangan kekeringan, dana tersebut hanya bisa diakses jika ada permintaan resmi dari kabupaten atau kota terkait.
"Keluarnya keputusan gubernur pun berdasarkan permintaan dari daerah mana dan untuk apa. Itu aspek administratif yang harus dipertanggungjawabkan ke BPK," tambahnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan, terutama mengingat bahwa dana tersebut berasal dari masyarakat.
Dampak Kekeringan di Lahan Pertanian
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Andi Nawa Candra, mengungkapkan bahwa kekeringan telah mulai berdampak pada lahan pertanian di wilayah tersebut. "Gagal panen/puso akibat kekeringan pada tanaman padi ada beberapa di wilayah Gunungkidul yang merupakan lahan tadah hujan," jelas Andi.
Andi menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekeringan, termasuk dengan memanfaatkan pompa air untuk menyelamatkan tanaman yang sudah memasuki fase generatif, asalkan masih ada sumber air yang tersedia.
Situasi ini menjadi tantangan serius bagi petani di DIY, terutama mereka yang mengandalkan lahan tadah hujan. Ketidakpastian cuaca dan keterbatasan infrastruktur irigasi membuat petani semakin rentan terhadap dampak buruk musim kemarau yang berkepanjangan.
Dengan situasi ini, langkah proaktif dari pemerintah kabupaten dan kota untuk segera bersurat ke Pemda DIY diharapkan dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan, memastikan bantuan segera tersalurkan, dan mengurangi potensi kerugian yang lebih besar di sektor pertanian dan kehidupan masyarakat.
Sumber : Hariann Jogja