 |
| Gambar : Antara News |
Jogjaterkini.id - Partisipasi kelompok difabel dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan signifikan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, menyampaikan bahwa angka partisipasi kelompok difabel pada pemilu Februari lalu mencapai sekitar 1.400 orang dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) difabel yang berjumlah 3.351 orang, atau sebesar 41,7%. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2019, di mana partisipasi difabel hanya mencapai 670 orang.
"Terjadi peningkatan signifikan, sekitar 100 persen," ujar Noor saat dihubungi pada Kamis (25/7/2024). Namun, meski terjadi peningkatan, angka partisipasi tersebut masih belum mencapai 50%. Noor menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi difabel disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kehidupan pemilih difabel yang hidup sendiri dan ketidakmauan menggunakan hak pilih.
Noor menambahkan, untuk Pilkada 2024, KPU Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus mengakomodasi hak politik kelompok minoritas. "Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa komunitas difabel seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin)," jelasnya.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemilu lalu adalah ketersediaan template braille yang hanya ada pada surat suara presiden dan wakil presiden, sehingga difabel netra tidak bisa memilih calon legislatif. Untuk Pilkada mendatang, KPU Kota Yogyakarta memastikan bahwa template braille akan tersedia untuk surat suara kepala daerah.
“Kami sudah mendata enam ragam difabel dalam sistem informasi daftar pemilih. Pelayanan berupa template braille untuk difabel netra, pendampingan bagi difabel yang memerlukan, serta kursi prioritas akan kami fasilitasi,” kata Noor.
Selain kelompok difabel, KPU Kota Yogyakarta juga berkomitmen mengakomodasi kelompok minoritas lainnya, termasuk transpuan. Noor menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa komunitas transpuan untuk memastikan partisipasi mereka dalam pilkada mendatang. "Dengan transpuan kami rutin berkomunikasi dengan Ponpes Waria Alfatah sebulan sekali untuk koordinasi dan sosialisasi. Kami juga baru saja berkunjung ke Yayasan Kebaya Yogyakarta, yang mengadvokasi waria. Ke depan, kami akan berkomunikasi dengan Ikatan Warian Yogyakarta [Iwayo]," tambahnya.
Untuk memastikan kesiapan petugas di wilayah, KPU Kota Yogyakarta juga telah melakukan sosialisasi dengan Satlinmas dan kader Gisa (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). "Kami melakukan sosialisasi kependudukan dan peran Satlinmas dalam mensukseskan pilkada," tutup Noor.
